16 Mei 2014

Bangun Pusat Rehabilitasi Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagas pembangunan pusat rehabilitasi narkoba milik negara di Sidoarjo yang pembangunannya dimulai Tahun 2015, seiring terus meningkatnya pengguna narkoba di Jawa Timur.
”Dan kita bersyukur, sekarang sudah mendapat persetujuan dari Pemprov Jatim,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Brigjen Pol Iwan A Ibrahim, Sabtu (10/5/2014).
Iwan mengaku, sudah ada lahan yang disiapkan untuk lokasi pembangunannya. Meski tidak menyebut di mana lokasi tersebut, dia mengisyaratkan pusat rehabilitasi di Jawa Timur bakal dibangun di Sidoarjo.
”Lokasi paling cocok dan strategis memang di Surabaya. Tapi sekarang ini kan sudah susah sekali mendapat lahan di Surabaya. Jadi bisa di tempat yang dekat dengan Surabaya,” ujarnya sambil tersenyum.
Keberadaan pusat rehabilitasi di Jawa Timur sudah sangat mendesak karena Jawa Timur sendiri di tingkat nasional sekarang ini berada di peringkat kedua pengguna narkoba terbesar, di bawah Jakarta.
Selama ini, warga Jawa Timur yang menjalani rehabilitasi juga terus meningkat. Tahun 2014 ada enam pengguna yang menjalani rehabilitasi setelah melapor ke BNNP Jawa Timur. Sedangkan tahun lalu, secara keseluruhan mencapai 19 orang, belum termasuk warga yang menjalani rehabilitasi di rumah sakit-rumah sakit di Surabaya dan daerah lain.
Karena Jawa Timur belum punya tempat rehabilitasi, warga yang menjalani rehab harus dikirim ke Bogor atau ke Makassar karena BNN baru punya empat pusat rehabilitasi di Indonesia, yakni Lido di Bogor, Badoka di Makassar, Tanah Merah di Samarinda, serta satu tempat rehabilitasi lagi di Batam.
Di masing-masing tempat, kapasitas terbesar masih dimiliki Lido yang mampu menangani sekitar 500 orang pecandu. Sementara tempat lainnya berada di kisaran 300 orang. “Di Jawa Timur, kapasitasnya akan kita usahakan besar. Paling tidak seperti di Lido,” imbuh Iwan.
Ditanya lebih jauh terkait anggaran, rencana pembangunan dan sebagainya, Iwan belum bersedia member secara rinci. Yang jelas, pendanaan, pengelolaan dan sebagainya, masih butuh pembahasan-pembahasan lebih detail dengan Pemprov Jawa Timur, serta instansi lain. (surabaya.tribunnews.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar